peraturan perjalanan dinas. PERBUP Kab. peraturan perjalanan dinas

Peraturan Perundang-undangan. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah melalui udara (pergi-pulang); 4. Penganggaran Dan Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas 7. Perjalanan Dinas; b. Tentang penggantian biaya perjalanan bagi pegawai Negeri yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk keperluan dinas berlaku berbagai macam peraturan yang berlainan, di antaranya Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. pergub. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan. sekadau: 57 hlm. PMK SBM disusun sebagai langkah pasti Pemerintah. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah. Secara umum kebijakan pengaturan SBM tahun. 05 /2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Biaya Transport Pegawai; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 / PMK. Download SBM 2021 Dowload Standar Biaya Keluaran 2021 Lihat juga: SBM 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK. Luar Negeri. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Uang saku rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. perjalanan dinas tingkat E, untuk pelaksana golongan IV dan golongan III; dan f. 18 Hlmn. Ketentuan Umum. PMK-164/PMK. SE-30/PJ/2020. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. tentang. Jam kerja ASN selama Ramadhan 2023. Pasal 14 (1) Penggunaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan oleh Pegawai1. 8 Tahun 1981”) dan Permenaker No. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II ayat (2) PMK Nomor: 181/PMK. 2022. pdf. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri disebutkan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . peraturan menteri keuangan repub. ABSTRAK: a. KD1N2011 tanggal. 2012-113-pmk-no-113-pmk-05-tahun-2012-perjalanan-dinas-dalam-negeri. 128 per hari untuk golongan B, lalu US$ 583 atau. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam Negeri, dan Luar Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Aparatur Sipil Negara Serta Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678): 2. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas. a. Kelompok Perjalanan dinas (misal: perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri). Tahun Terbit. 3. T. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangABSTRAK: Perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, perlu mengatur perjalanan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49. bahwa dalam peraturan menteri keuangan nomorPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. Tipe Dokumen. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. 05 / 2015, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 3. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pemaparan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/4/2023). Judul. ABSTRAK: bahwa perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. 269, TLN NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. BUPATI BULELENG PROVINSI BALI. Badan / Pengarang. 20. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan perjalanan dinas. Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik. perjalanan dinas pejabat eselon II dan eselon III dengan persetujuan Bupati; b. Yang jelas, seperti dalam peraturan Menteri Keuangan itu, semua perusahaan pasti memasukkan biaya perjalanan sebagai salah satu poin kebijakan. 02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008; ABSTRAK: Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun Mengingat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan Daerah. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas. Badan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. Perjalanan Dinas Luar Negeri. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. (4) Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen. E. Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota 1. 2 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas. 21. Sulawesi. (4) Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kalimantan Timur adalah Perjalanan Dinas keluar dari wilayah Kota Balikpapan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Baca juga: Aturan Perjalanan Terbaru Jadi Rujukan untuk Antisipasi Libur Nataru. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; Sementara itu, untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditetapkan berdasarkan negara tujuan dinas. 05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. U Orang/Organisasi. 2 Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. perjalanan-jabatan. Perjalanan Dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja, efisiensi belanja negara, serta akuntabilitas di. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilakukan pengaturan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain yang ditugaskan membantu kegiatan Pemerintah. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap; tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecahpecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta,. perjalanan dinas luar daerah. 05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. P/D!R/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO) Menimbang a. (1) Perjalanan dinas termaksud padal pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu: a. Perjalanan Dinas Pemadaman Kebakaran 9. Kalimantan Barat No. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan SBM PERJALANAN DINAS Definisi 01 Merupakan standar biaya yang terdiri dari transportasi, akomodasi, serta uang harian dan representasi (khusus untuk pejabat Es II ke atas. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN KEUANGAN: Nomor: 113/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG. E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik IndonesiaPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Indonesia, Kabupaten. 05/2007. Judul. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yangmembentuk Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 200. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB. UNDUHPENGGUNAAN AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum. ABSTRAK: a. 1, bd. Tipe Dokumen. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020. 8 Tahun 1956 2. Pemerintah Kota Denpasar. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang. 90 ayat (2) PP 45/2013;. Standar harga satuan regional yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/PMK. A/KU/2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran. 02/2013 tentang Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c. Bidang Hukum-T. 2020. Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, Non ASN dan Pihak Lainnya dan mempedomani Perpres No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh PNS, Non PNS, PTT lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut : a. bahwa administrasi perjalanan dinas telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan. 2018. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113/pmk. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. Perdirjen Nomor 22 PB 2013 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. bahwa perjalanan dinas merupakan aktivitas dalam menjalankan tugas kedinasan yang perlu didukung pendanaan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan kedinasan; b. PMK-113/PMK. Sri Mulyani menetapkan aturan ini sejak 28 April 2023 dan diundangkan. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru. perjalanan jabatan;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05 / 2015, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 3. Perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur tahun anggaran 2021. Perjalanan dinas luar negeri dengan menggunakan moda transportasi umum, maka biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sesuai pengeluaran) berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam PMK No. UU No. JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas Jabatan menurut jenisnya dapat. PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. 05 /2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara20. STATUS PERATURAN. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Undang-undang Nomor 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);. Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru untuk para PNS. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA. TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT 1W-IAN YANG MM-IA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. Liputan6. 1. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021. Judul. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;. 51 hlmPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Peraturan Presiden No. Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya; Persetujuan/perintah Pegawai. Aturan tersebut tertuang dalam. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 23, tbd no. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021. 250. 35 tanggal 21 September 201x waktu setempat dan tiba di Perjalanan Dinas Luar Negeri. 20. (2) Pembubuhan paraf. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas a. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. 2019/No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. 3. 6.